Batu Bara – Sebanyak Enam fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Selasa (18/08/2026).
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial, Sekretaris Daerah Batu Bara Rusian Heri yang mewakili bupati, jajaran anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pandangan umum tersebut, enam fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan anggaran 2027. Masukan yang disampaikan antara lain percepatan pembahasan anggaran, efektivitas penggunaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi anggaran, serta penguatan sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Jalasmar Sitinjak dari Fraksi PDI Perjuangan meminta hasil pembahasan KUA-PPAS ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan pihak terkait melalui kebijakan serta langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Fraksi tersebut juga mendorong agar dokumen KUA-PPAS R-APBD 2027 segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat dimulai tepat waktu.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, percepatan pembahasan anggaran diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Batu Bara agar semakin berkembang.
Muhammad Safi’i selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra menilai rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah yang harus dibahas secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
