Batu Bara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.
Kedua tersangka masing-masing berinisial LA, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim LH sekaligus Pengguna Anggaran (PA), serta IS, selaku Bendahara Pengeluaran pada dinas tersebut.
Penetapan tersangka disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, melalui Kepala Seksi Intelijen Oppon B. Siregar, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Yosep Antonius Manis, Rabu (11/11/2026).
Perkara tersebut sebelumnya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor: PRINT-11/L.2.32/Fd.2/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.
Dalam proses penyidikan, jaksa penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan LA dan IS sebagai tersangka.
Berdasarkan hasil penyidikan, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkim LH Kabupaten Batu Bara merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp17.397.742.631.
Dari realisasi anggaran tersebut, penyidik menduga LA bersama IS melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa bon dan faktur terkait belanja barang dan jasa pada sejumlah penyedia.
Perbuatan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara Nomor 700.1.2.2/180/INSP tanggal 2 September 2026, disebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp2.335.639.524.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batu Bara, Yosep Antonius Manis, menyampaikan kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.
Untuk dakwaan primair, keduanya disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair, keduanya disangkakan melanggar Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan lebih subsidair, disangkakan melanggar Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Kejari Batu Bara menyebutkan kedua tersangka saat ini tidak dilakukan penahanan karena sebelumnya telah berstatus terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya dan masih menjalani hukuman pidana.
LA diketahui merupakan terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Sementara IS merupakan terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Labuhan Ruku.
Keduanya sebelumnya tersangkut perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan anggaran gaji petugas kebersihan dan saldo kas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.
Kejari Batu Bara menegaskan penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk melengkapi dan memperkuat alat bukti sekaligus mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kejaksaan Negeri Batu Bara juga menegaskan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
