Batu Bara – Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Batu Bara terus mengintensifkan upaya memperjuangkan hak daerah atas potensi aset yang dinilai dapat meningkatkan kemandirian fiskal.
Langkah itu diwujudkan melalui pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di Kantor Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Pansus PAD DPRD Batu Bara, H. Rohadi tersebut membahas status lahan PT Socfindo Simpang Gambus seluas 660,59 hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pansus menyoroti dugaan belum optimalnya kontribusi lahan tersebut terhadap pendapatan daerah, serta status Hak Guna Usaha (HGU) yang disebut telah berakhir sejak 31 Desember 2023.
