Jakarta | Penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) berbuntut pemecatan tak hormat.
Langkah tegas Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, ini disambut positif publik sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu,” tegas Menteri Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi kasus korupsi, khususnya di lingkungan Kementerian PUPR.
Pemecatan TOP bukan hanya sekadar sanksi administratif, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.
Meskipun menegaskan pemecatan TOP sebagai bentuk pembersihan internal, Menteri Dody juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Hal ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemberian hak kepada yang terduga bersalah.
Namun, penegasan untuk memeriksa dan meminta pertanggungjawaban oknum lain yang terlibat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini secara menyeluruh.
Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih.
Arahan tersebut menunjukkan komitmen kepemimpinan nasional dalam memberantas korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Kasus TOP menjadi bukti bahwa komitmen tersebut bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan konkret.
Namun, pemecatan TOP saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih.
Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparatur pemerintah untuk selalu berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada komitmen dan perubahan mindset seluruh pihak. (red)
