Batu Bara | Polemik terkait pengisian jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara kembali mencuat. Pernyataan Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC Partai Gerindra Batu Bara, Athar, yang menyebut proses pengisian jabatan tersebut sudah sesuai mekanisme partai, mendapat sorotan tajam dari tokoh senior Gerindra Batu Bara, Helmi Syam Damanik, SH, MH. Helmi menilai pernyataan Athar sebagai retorika yang menutupi kegagalan DPC Gerindra Batu Bara dalam menjaga marwah dan kehormatan partai.
“Kepemimpinan Gerindra Batu Bara hari ini berada di titik nadir,” tegas Helmi dalam keterangannya pada Senin (30/6/2025). Ia menyoroti kegagalan DPC tidak hanya dalam mengisi jabatan penting di DPRD, tetapi juga dalam menjaga prinsip keberanian dan keberpihakan pada rakyat yang menjadi ruh perjuangan Gerindra.
Helmi mempertanyakan alasan DPC Gerindra Batu Bara yang berlindung di balik alasan menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia menilai kurangnya komunikasi politik aktif dan transparansi kepada publik dan kader menunjukkan kurangnya inisiatif dan daya juang dari DPC. “Jika memang sudah diajukan ke DPP, kenapa tidak ada komunikasi politik aktif dan transparansi? Ini menunjukkan DPC Gerindra Batu Bara tidak punya inisiatif dan kehilangan daya juang,” kritik Helmi.
Lebih lanjut, Helmi menekankan pentingnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi yang harus menjaga kepercayaan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 11 UU tersebut menekankan kewajiban partai politik dalam melaksanakan fungsi politik, termasuk kaderisasi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik secara demokratis. Helmi berpendapat bahwa kekosongan jabatan Wakil Ketua DPRD Batu Bara merupakan pengingkaran terhadap mandat Undang-Undang Partai Politik.
Helmi juga menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 12 UU Partai Politik yang mengatur tentang prinsip demokrasi internal, akuntabilitas, dan transparansi. Ia menilai DPC Gerindra Batu Bara menutup ruang kritik dan mengabaikan aspirasi kader. “Menjawab kritik dengan tudingan ‘oknum mantan pengurus’ menunjukkan alergi terhadap perbedaan pendapat dan arogansi struktural,” ujarnya.
Sebagai pendiri DPC Gerindra Batu Bara, Helmi mengaku kecewa dengan arah perjuangan partai yang dianggapnya semakin kabur. Ia mengingatkan semangat awal berdirinya Gerindra yang berjuang melawan ketidakadilan. “Jika Gerindra takut mengambil keputusan hanya karena alasan prosedural, maka cita-cita perjuangan itu telah dikhianati,” tegasnya.
Helmi mendesak DPP Partai Gerindra, khususnya Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas. Ia khawatir kondisi ini akan memperlemah konsolidasi partai, menurunkan moral kader, dan menggerus kepercayaan rakyat di Batu Bara. Tujuannya, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan marwah Partai Gerindra dan mencegahnya menjadi sekadar kendaraan politik yang dikuasai segelintir elit tanpa roh perjuangan. (red)
