Batu Bara, Sumatera Utara – Gejolak internal di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Batu Bara mencapai puncaknya. Para kader senior, yang selama ini menjadi tulang punggung partai, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPC yang menjabat saat ini.
Dalam rapat konsolidasi Selasa (1 Juli 2025), mantan Ketua DPC periode 2011-2022, didampingi mantan Sekretaris Tofik Nurdin, Ahmad Setia Bakti, Siti Aisyah, dan mantan Ketua PAC Gerindra periode 2011-2023, menyatakan kegagalan total Ketua DPC dalam menjalankan kepemimpinannya.
Isu utama yang memicu kemarahan kader adalah kekosongan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara yang seharusnya diisi oleh perwakilan Partai Gerindra.
Kekosongan selama hampir enam bulan ini dianggap sebagai simbol nyata lemahnya kepemimpinan dan kurangnya keberanian Ketua DPC. Tofik Nurdin dengan tegas menyatakan, “Kursi pimpinan DPRD adalah simbol harga diri politik partai.
Kekosongan ini berarti kita kehilangan martabat di mata publik. Ketua DPC jelas gagal total!”
Para kader mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Ketua DPC.
Mereka menilai kepemimpinan yang gagal ini tidak hanya merugikan internal partai, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat Batu Bara yang selama ini setia mendukung Gerindra.
Ahmad Setia Bakti menambahkan, “Kami tidak butuh pemimpin yang hanya mencari keuntungan pribadi dan menebar konflik internal. Kami butuh pemimpin yang berjuang untuk rakyat dan kader.”
Tuduhan terhadap Ketua DPC juga meliputi upaya memecah belah soliditas kader dan memprioritaskan kepentingan segelintir elite yang jauh dari nilai-nilai perjuangan Partai Gerindra.
Siti Aisyah menekankan dampak politik dari situasi ini: “Jika dibiarkan, Gerindra Batu Bara akan dihukum rakyat di pemilu mendatang. Masyarakat menilai dan mencatat semua kegagalan ini.”
Kekosongan kursi pimpinan DPRD Batu Bara juga berdampak pada melemahnya daya tawar Gerindra dalam kebijakan strategis dan hilangnya peluang memperjuangkan program pro-rakyat.
Keterlambatan pengisian kursi pimpinan DPRD juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan partai pengusung segera mengusulkan nama calon pimpinan definitif.
Rapat konsolidasi ini menjadi ultimatum terbuka bagi DPP Partai Gerindra.
Para kader menuntut pencopotan Ketua DPC, perombakan kepengurusan, dan penurunan tim evaluasi khusus ke Batu Bara. Tofik Nurdin menutup pernyataan dengan tegas, “Kami tidak akan diam.
Jika DPP tidak segera bertindak, keretakan di Batu Bara akan melebar dan kepercayaan masyarakat akan jatuh bebas. DPP harus menyelamatkan Gerindra sekarang juga.
” Situasi ini menunjukkan krisis kepemimpinan yang serius di tubuh DPC Partai Gerindra Batu Bara dan menuntut tindakan cepat dari DPP untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. (red-tim media)
