Jakarta – Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri pada Selasa, 16 Desember 2025, menyerahkan Sertifikat Audit dan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan kepada 24 penerima, yang mencakup Objek Vital Nasional (Obvitnas), Objek Tertentu, dan hotel. Penyerahan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti peran Polri dalam mendorong standar pengamanan yang berkontribusi pada profit perusahaan, kualitas layanan, dan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Kepala Baharkam Polri, Komjen Polisi Karyoto, S.I.K., menegaskan bahwa sertifikat ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengamanan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, Polri memiliki kewajiban untuk memastikan standar pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu melalui audit periodik.
“Serifikat ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan tanda bahwa tata kelola pengamanan telah ditata dalam standar yang terukur dan menjadi komitmen bersama untuk menjaga keselamatan, keberlanjutan layanan, serta stabilitas nasional,” ujar Komjen Karyoto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengamanan yang andal adalah syarat dasar (business continuity) bagi perusahaan, Obvitnas, dan hotel yang berperan strategis. Manfaatnya mencakup kelancaran proses bisnis tanpa gangguan, perlindungan aset krusial (fisik dan siber) serta sumber daya manusia, dan peningkatan kepercayaan publik dan investor yang berdampak langsung pada peningkatan profit dan kualitas layanan.
Polri kini menerapkan pendekatan pengamanan yang berbasis risiko, terstandar, dan berkelanjutan – bukan lagi reaktif. Sistem Manajemen Pengamanan yang dibangun mencakup komitmen, kebijakan, standar, pola pengamanan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga tidak bergantung pada individu atau situasi tertentu.
Program sertifikasi yang dimulai sejak 2019 menunjukkan model pengamanan baru yang dipelopori Polri. Audit teknis memberikan peta risiko yang jelas dan kontrol disiplin, membantu perusahaan melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini juga menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pembinaan teknis dan standardisasi pengamanan untuk kelancaran roda ekonomi dan layanan publik – mulai dari listrik, air, transportasi, hingga perhotelan.
Kabaharkam berpesan agar penerima sertifikat menjadikan ini sebagai titik awal, karena sertifikasi bukan garis akhir melainkan tanda kesiapan untuk “berlari lebih tertib dan lebih cepat.” Polri berkomitmen melakukan audit berkala serta pengawasan guna memastikan standar yang dicapai tetap terjaga dan terus meningkat demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (Rahmat Hidayat)
